Pertumbuhan Ekonomi Gaspol Di Akhir Tahun

Pemerintah kembali menyalurkan tambahan likuiditas ke sektor perbankan sebesar Rp 76 triliun. Dana jumbo ini diharapkan sukses menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi jelang tutup tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan dana tersebut kepada empat bank besar milik negara. Yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu Bank Jakarta, untuk mendorong stabilitas keuangan nasional. 

Penempatan dana ini merupakan kelanjutan dari penyaluran Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun, yang sebelumnya ditempatkan di seluruh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Namun kini, dua bank milik negara, BTN dan BSI, tidak mendapatkan jatah tambahan dana. 

Baca Lainnya :

• Rencana Bisnis Bank Solid hingga Akhir 2025, Kinerja Perbankan 2026 Prospektif
• Bank Sultra dan Bank Jatim Teken MoU dan PKS, KUB jadi Akselerator Peningkatan Layanan
• Bank Sumut Bertekad Tumbuh Kuat Hadapi Tantangan Perbankan
• Bank Jatim dan Bank NTT Lakukan Penandatanganan Kerja Sama
• Perkuat Pembiayaan Daerah, Gubernur Sumut Dorong Kolaborasi BPD se-Sumatera

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (17/11/2025). 

Febrio merinci, BRI menerima Rp 25 triliun, Bank Mandiri Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun dan Bank Jakarta Rp 1 triliun. 

Febrio mengatakan, total tambahan likuiditas tersebut sudah diberikan sejak 12 September 2025. Dia juga melaporkan, realisasi penggunaan dana SAL Rp 200 triliun yang ditempatkan di lima bank milik negara, per 22 Oktober telah mencapai Rp 167,7 triliun atau setara 84 persen. 

Menurut Febrio, penempatan dana likuiditas dilakukan Pemerintah karena terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi. Suntikan dana tersebut telah memicu peningkatan investasi dan konsumsi. 

“Sektor riil-nya juga bergerak. Kredit yang disalurkan oleh sektor keuangan dan perbankan bisa lebih cepat, didukung cost of fund yang lebih rendah,” jelasnya. 

Menanggapi kebijakan ini, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengatakan, tambahan likuiditas Rp 76 triliun sebagai langkah positif.

Menurut Piter, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan menjelang akhir tahun. Penempatan dana dilakukan melalui skema yang selama ini dipakai Pemerintah untuk memperkuat arus kas perbankan. 

“Terutama di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan nasional yang meningkat,” terang Piter - Minggu (23/11/2025). 

Piter menjelaskan, pemberian tambahan likuiditas memberi ruang lebih luas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif. Hal ini mempertegas, bahwa Pemerintah ingin memastikan ekonomi domestik tetap ekspansif. 

“Diharapkan, sektor yang menjadi fokus penyaluran kredit, antara lain UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), perdagangan dan industri, yang masuk program prioritas Pemerintah,” tuturnya. 

Piter juga melihat, penempatan dana ini merupakan langkah stabilisasi di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara menjelang tutup tahun anggaran. 

Sementara, Bank Jakarta yang mendapat tambahan likuiditas Rp 1 triliun diharapkan dapat mendorong pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kredit konsumer, serta mampu mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK), yang merupakan pilar utama operasional dan pengembangan bisnisnya. 

“Sehingga Bank Jakarta dapat tumbuh lebih solid dan kompetitif di tengah persaingan industri perbankan,” harapnya. 

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan rencana mengucurkan dana Rp 20 triliun ke Bank Jakarta, setelah bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Dia menjelaskan, setelah penempatan SAL Rp 200 triliun di Himbara, Pemerintah mempertimbangkan tambahan beberapa puluh triliun untuk Bank Jakarta. 

“Saya tanya Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa menyerap? Jangan sampai nanti panik dan dikhawatirkan tidak bisa menyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” tanya Purbaya, kala itu. 

Purbaya berharap, dana tersebut dapat mengalir hingga ke UMKM. Selain Bank Jakarta, Kemenkeu juga telah membidik bank daerah lain, seperti Bank Jawa Timur, untuk penempatan dana Pemerintah. (rm.id)