Salurkan Kredit Rp 12,55 T untuk UMKM, BPD Bali Dapat Apresiasi dari BI

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mendapatkan apresiasi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Bali. Apresiasi diberikan atas keberhasilan BPD Bali dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp12,55 triliun.

Apresiasi diserahkan oleh Kepala Kpw BI Bali, Erwin Soeriadimadja, kepada Direktur Utama (Dirut) BPD Bali, I Nyoman Sudharma. Apresiasi diserahkan dalam kegiatan Bali Green Economy Forum yang digelar Kpw BI Bali, Jumat (24/10/2025).

Selain itu, dua debitur binaan BPD Bali juga dinobatkan sebagai UMKM berprestasi ekspor di sektor cokelat atau kakao. Dua pengusaha asal Tabanan itu adalah Ni Made Candra Citra Sari dari Banjar Abiantuwung Kaja, Kecamatan Kediri, dan Ni Made Sri Ariesta Dewi dari Banjar Dinas Pondok Kelod, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur.

Baca Lainnya :

• Pemda Tempatkan Dana pada Bank Nasional, Purbaya: Daerah Kering Kan
• Menkeu Purbaya Dorong Pemda Simpan Uang di BPD Masing-masing
• Bank Jakarta Dukung UMKM & Pemberdayaan Masyarakat
• Dukung ESG, Bank BPD Bali Raih Regional Bank ESG Excellence Award
• Dorong BPD Biayai Proyek Hijau, Pemerintah Ajak Masuk Program KUR

Sudharma menjelaskan penerapan ekonomi hijau kini menjadi fokus utama BPD Bali dalam pembiayaan. "Kami kemarin mendapat insentif Giro Wajib Minimum (GWM) dari BI khusus untuk ekonomi hijau itu hampir 0,5 persen sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk industri kembali kepada pembiayaan kepada UMKM tentunya dengan suku bunga yang lebih rendah," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (26/10/2025).

Penerapan ekonomi hijau, tutur Sudharma, bukan hanya tentang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mencakup pembiayaan industri ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan penggunaan panel surya di kantor-kantor.

Penerapan ekonomi hijau ini menjadi kewajiban dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan rencana aksi keuangan berkelanjutan yang di dalamnya berkaitan dengan ekonomi hijau. Regulasi tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. OJK juga telah menerbitkan taksonomi hijau.

"Kami juga bank diwajibkan mengukur terhadap pengaruh climate risk stress testing dan ini telah dilaksanakan. Ini bagian dari upaya perbankan dalam mendukung pemerintah mewujudkan perlindungan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan," jelas Sudharma.

Sudharma menegaskan sektor UMKM akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi Bali karena terkait erat dengan pariwisata. Ia menargetkan proporsi pembiayaan bagi UMKM terus dijaga di atas 50 persen dari total kredit BPD Bali.

"Tentunya ini kami dorong untuk lebih optimal karena di UMKM ini BI juga memberikan insentif GWM selama ini dari kumulatif 5 persen insentif GWM kita mendapatkan 4,5 persen tentunya pada sektor-sektor prioritas yang ditentukan BI termasuk ekonomi hijau UMKM dan lain-lain," ucap Sudharma.

Kepala KPw BI Bali, Erwin Soerjadimadja, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II-2025 yang mencapai 5,95 persen year-on-year, lebih tinggi dari nasional. Namun, ia mengingatkan agar kemajuan ekonomi tetap diiringi dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

"Prestasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin meroket seharusnya tidak membuat kita berpuas diri karena pertumbuhan yang paling hakiki adalah pertumbuhan yang mampu menumbuhkan kehidupan untuk masa yang akan datang," kata Erwin.

Erwin menekankan tiga visi strategis pembangunan Bali, yakni menjaga keberlanjutan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan sektor pariwisata tumbuh harmonis dengan alam.

"Bali Green Economy Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekonomi hijau dan menjadikannya top of mind dalam setiap langkah pembangunan Bali berlandaskan Tri Hita Karana," harap Erwin.